detikFinance Bapanas Ancam Outlet yang Berani Oplos Beras SPHP, Bisa Kena Pidana Bapanas memperingatkan ada sanksi pidana bagi outlet yang mengoplos beras SPHP. Selasa, 22 Jul 2025 13:35 WIB
detikFinance Tantangan Indonesia Hadapi TikTok Shop, Banjir Barang Impor-Monopoli Data Tantangan itu antara lain adalah 90 persen produk yang dijual melalui e-commerce adalah barang impor. Kedua adalah kecenderungan reseller produk impor ilegal. Jumat, 17 Nov 2023 19:08 WIB
detikNews Anies hingga Rocky Gerung Hadiri Sidang Vonis Tom Lembong Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri sidang vonis kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa eks Menteri Perdagangan Tom Lembong. Jumat, 18 Jul 2025 14:25 WIB
detikNews Ekspresi Tom Lembong Jelang Pembacaan Sidang Vonis Kasus Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi impor gula hari ini. Jumat, 18 Jul 2025 14:08 WIB
detikFinance Pemerintah Ancam Cabut Izin Importir Nakal Kementerian Perdagangan akan mencabut izin impor jika importir melanggar ketentuan pemerintah. Jumat, 23 Mei 2025 06:30 WIB
detikFinance Pemerintah Mau Impor Beras dari China, Buwas: Itu Opsi Terakhir Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menegaskan impor beras dari China merupakan opsi terakhir bagi pemerintah. Jumat, 17 Nov 2023 11:13 WIB
detikFinance Komponen dalam Neraca Perdagangan, Ada Impor dan Ekspor Neraca perdagangan memiliki komponen ekspor dan impor berbagai produk barang serta jada. Nilai neraca berdampak pada Jumat, 17 Nov 2023 06:07 WIB
detikFinance Bocoran Obrolan Prabowo & Trump 15 Menit Lewat Telepon Presiden Prabowo Subianto berbicara lewat telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Jumat, 13 Jun 2025 12:06 WIB
detikFinance Kementan Ungkap Rencana Hilirisasi 14 Komoditas, Bisa Serap 8 Juta Orang Kementerian Pertanian (Kementan) membeberkan rencana hilirisasi 14 komoditas pertanian. Senin, 09 Jun 2025 16:30 WIB
detikFinance Pengamat Nilai Revisi TKDN Jadi Angin Segar untuk Industri Manufaktur RI Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya untuk meninjau ulang regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Jumat, 11 Apr 2025 08:27 WIB