detikNews

Tak Lolos ke Verifikasi Faktual, Partai Idaman: Dihadang di Awal

Partai Idaman termasuk dalam 7 partai politik (parpol) yang dinyatakan tidak lolos pada tahap verifikasi faktual.

Minggu, 24 Des 2017 19:32 WIB

detikNews

Gugatan PT RAPP Ditolak, KLHK Tegaskan Pentingnya PP Gambut

KLHK akan mempertimbangkan melakukan langkah-langkah preaudit bagi RAPP dan APRIL Group sesuai keputusan Menteri.

Jumat, 22 Des 2017 13:08 WIB

detikNews

KPK 'Pasrah' Vonis OC Kaligis Disunat MA Jadi 7 Tahun Penjara

OC Kaligis mendapat keringanan hukuman di tingkat PK. Hukuman dia yang sebelumnya 10 tahun diringankan jadi 7 tahun penjara.

Kamis, 21 Des 2017 18:27 WIB

detikNews

Hormati Putusan PTUN, RAPP akan Ikuti Arahan KLHK

PT. RAPP akan melakukan penyesuaian Rencana Kerja Usaha (RKU) Perusahaan sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kamis, 21 Des 2017 16:32 WIB

detikNews

Hakim Tak Terima Gugatan PT RAPP ke KLHK

Hakim menilai gugatan yang dilayangkan PT RAPP bukan kewenangan PTUN.

Kamis, 21 Des 2017 16:13 WIB

detikNews

PK Dikabulkan, Hukuman OC Kaligis Disunat Jadi 7 Tahun Bui

Vonis PK tersebut mengkorting vonis OC Kaligis dari 10 tahun penjara menjadi 7 tahun penjara.

Kamis, 21 Des 2017 14:52 WIB

detikNews

Diduga Asusila, Hakim PTUN Jambi Jalani Sidang Etik

Sidang etik ini digelar untuk mengadili dugaan asusila hakim pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN) Jambi berinisial EP.

Selasa, 19 Des 2017 11:46 WIB

detikNews

PTTUN Menangkan Banding PKPI Pimpinan Hendropriyono

PTTUN memenangkan PKPI pimpinan AM Hendropriyono dan Kemenkum HAM atas gugatan keabsahan SK Menkumham tentang Kepengurusan PKPI.

Senin, 18 Des 2017 17:28 WIB

detikNews

Kuasa Hukum RAPP: Kami Tidak Bersengketa dengan Pemerintah

Langkah yang ditempuh di PTUN bukanlah langkah gugatan, tetapi mengajukan permohonan dan diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Senin, 18 Des 2017 17:03 WIB

detikNews

Keluarkan SK, KLHK Ingin PT RAPP dkk Pulihkan Lahan yang Terbakar

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, mengatakan penerbitan SK itu semata hanya untuk memelihara lingkungan.

Senin, 11 Des 2017 16:07 WIB