detikNews

Inggris Siapkan Metode Baru Hadapi Radikalisme Islam

PM David Cameron akan mencoba beberapa metode baru untuk mengatasi radikalisasi. Dia mengatakan Inggris sudah terlalu lama menjadi "masyarakat toleran yang pasif".

Rabu, 13 Mei 2015 15:14 WIB

detikNews

Pelanggaran Ini Harus Diwaspadai Saat Pelaksanaan Pilkada Serentak

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah mengantisipasi berbagai pelanggaran yang biasa terjadi saat pelaksaan pilkada. Pelanggaran itu biasanya dalam bentuk pelanggaran kode etik, administratif dan pidana.

Senin, 04 Mei 2015 17:44 WIB

detikNews

Penjelasan KPK Soal Surat Penundaan Pelantikan Jero Wacik ke KPU

Pengacara Jero Wacik, Hinca Pandjaitan, mengklaim penetapan ‎tersangka terhadap kliennya bermuatan politis lantaran dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR periode 2014-2019. Selain itu, Hinca juga mengatakan KPK tidak berwenang menyurati KPU untuk menunda pelantikan tersebut.

Senin, 20 Apr 2015 14:37 WIB

detikNews

KPK Tindak Lanjuti Permintaan Polda Jatim untuk Supervisi Kasus Bambang DH

"Sudah ada suratnya, akan segera ditindak lanjuti," kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi saat berbincang di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2015).

Selasa, 14 Apr 2015 15:02 WIB

detikNews

Begini Penjelasan Kejati Jatim Soal Kasus Bambang DH yang Tak Juga P21

Berkas perkara tersangka kasus gratifikasi Rp 720 juta Bambang Dwi Hartono sampai saat ini menggantung dan masih P-19. Jaksa penuntut umum (JPU) beralasan belum menyatakan sempurna (P-21).

Senin, 13 Apr 2015 16:44 WIB

detikNews

Ingin Perjelas Perkara Tersangka Bambang DH, Polda Jatim Ajukan Supervisi ke KPK

Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim terus berupaya menyelesaikan perkara kasus gratifikasi Rp 720 juta, dengan tersangka Bambang Dwi Hartono.

Senin, 13 Apr 2015 15:11 WIB

detikNews

Jadi Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang DH Masih Berstatus Tersangka di Polda Jatim

Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono terseret kasus gratifikasi senilai Rp 720 juta. Meski sudah berstatus tersangka, Bambang DH dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. 

Senin, 13 Apr 2015 15:03 WIB

detikNews

Dana Mengerdilkan Parpol

Wacana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tentang dana Rp 1 triliun dari negara untuk parpol per tahun mengundang kontroversi. Lantas, layakkah parpol seperti itu mendapatkan santunan dari negara?

Kamis, 19 Mar 2015 16:28 WIB

detikNews

Bakal Disubsidi Negara, Ada Kader Korupsi Partai Tak Boleh Ikut Pemilu

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar nantinya negara ikut membiayai partai politik. Biaya itu diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selasa, 10 Mar 2015 11:56 WIB

detikNews

Hari Ini, Hari Rekonsiliasi

MK membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (UU Pemilu 2013) yang berbunyi, “(Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi syarat): [g] bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya.”

Selasa, 24 Feb 2015 07:12 WIB