KPK menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal, yang juga kader Golkar sebagai tersangka kasus suap PON dan izin kehutanan. Meski begitu, Partai Golkar yakin kasus tersebut tidak mempengaruhi suara partainya menuju Pemilu 2014.
"Saya tidak pernah berburuk sangka, jangan kita menduga demikian. Korupsi itu adalah masalah hukum. Ssaya tidak percaya arisan nasib," kata Ketum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
Majelis Tinggi Demokrat meminta Anas Urbaningrum fokus menghadapi permasalahan hukum di KPK. Lembaga antikorupsi tersebut harus mampu menuntaskan persoalan Hambalang namun tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
Korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bahkan tak sedikit kader partai politik yang terjerat kasus korupsi. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, pun prihatin dengan kondisi itu.
Proses hukum kasus-kasus yang melibatkan politisi tetap harus berjalan. Namun jangan sampai berlarut-larut karena berkaitan dengan masa persiapan bagai parpol mempersiapkan strategi menghadapi Pemilu 2014.
ICW meminta parpol yang menjadi tempat mencuci uang untuk dibubarkan. Hal ini harus dibuktikan dalam persidangan apakah parpol tersebut menerima melegalkan kadernya menerima uang korupsi.
"PKS bersyukur KPK memberikan kejadian sekarang dis aat waktu masih panjang. Coba kalau besok pas kampanye? Kita akan kerepotan," kata anggota Komisi III DPR dari FPKS, Aboe Bakar Alhabsy.
Hampir sepekan sudah kita "menikmati" prahara yang menimpa partai politik sekelas PKS. Bersih, agamais dan profesional yang menjadi slogan sama saja dengan "katakan tidak pada korupsi" ala partai Demokrat.