PPP mempertanyakan apakah jabatan Kepala Sekretariat Dewas KPK tepat diatur dengan Perpres. Struktur pendukung itu dinilai lebih pas diatur dengan Peraturan KPK
KPK menjawab soal keraguan kinerja terhambat karena harus izin Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam penggeledahan lantaran dinilai bisa menghilangkan bukti.
OTT beruntun yang dilakukan KPK era Firli Bahuri cs ternyata tanpa sepengetahuan Dewan Pengawas KPK. Menurut Menko Polhukam Mahfud Md, hal itu bukan masalah.
"Problemnya masih pada tataran Dewas dalam konteks melaksanakan UU itu belum sempurna. Harusnya Pak Jokowi terbitkan Perppu tentang juklak dan juknisnya."
Ahli hukum administrasi negara, W Riawan Tjandra menyebut seseorang penyidik dan penyelidik KPK tetap sah melakukan tugas meskipun belum berstatus ASN.
Tim hukum DPP PDIP mempersoalkan surat perintah penyelidikan terkait OTT komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tanggal terbit sprinlidik itulah yang menjadi sorotan.
2 hari berturut-turut KPK menjerat para penyelenggara negara yang diduga terlibat transaksi haram. Namun semuanya ternyata tanpa diketahui oleh Dewas KPK.