Mendagri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dijadwalkan datang dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR. Mereka rencananya akan menandatangani draf naskah RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini akan membacakan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 RI. Pidato yang akan dibacakan pada pukul 10.00 WIB ini telah dipersiapkan Presiden secara matang.

Pemerintah mengakui penanganan wilayah perbatasan setelah 65 tahun Indonesia merdeka masih belum maksimal. Selama ini, penanganan wilayah perbatasan tersebut masih bersifat parsial.

Rapat hari ini kembali molor dari jadwal yang ditentukan. DPR RI, Kamis (21/7) ini menggelar Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011. Berdasarkan jadwal yang tertera di depan ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, ada tujuh agenda yang akan dibahas.Pertama, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU Penanganan Fakir Miskin. Ketiga, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Rumah Susun.Keempat, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kelima, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan.Keenam, pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap dua RUU usul inisiatif, yaitu RUU usul inisiatif Komisi II DPR tentang Aparatur Sipil Negara dan RUU usul inisiatif Baleg DPR tentang perubahan UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. Ketujuh, Laporan Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) mengenai Tata Kerja BAKN DPR dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.Rapat yang rencananya berlangsung pukul 09.00 WIB tersebut, hingga pukul 10.00 WIB belum juga dimulai. Rencananya, rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Anggota Komisi X DPR RI, Theresia Ebenna Ezeria Pardede coba menjawab keresahan yang dialami seniman berprestasi seperti Gugun Blues Shelter.

RUU usul inisiatif Baleg tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD akan disahkan menjadi menjadi RUU DPR. DPR RI, Selasa (19/7) ini menggelar Rapat Paripurna ke-34 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011. Berdasarkan jadwal yang tertera di depan ruang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, ada empat agenda yang akan diputuskan DPR RI hari ini.Pertama, Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.Kedua, Pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.Ketiga, Penetapan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai mitra kerja Komisi III DPR.Keempat, Pendapat Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Baleg DPR tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi RUU DPR.

Komisi VIII menargetkan batas akhir pembahasan sampai akhir Juli dan diharapkan harga penerbangan bisa mencapai kesepakatan. Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1432H/2011 masih terus berlanjut. Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII dan Panja Pemerintah belum mencapai kesepakatan terkait komponen yang harus dibayarkan oleh jemaah haji (direct cost) terutama biaya pemondokan dan harga penerbangan. Panja BPIH Komisi VIII dan Panja Pemerintah dijadwalkan akan melanjutkan pembahasan BPIH pada Senin (18/7) malam."Masih ada perbedaan soal harga perumahan. DPR masih mengupayakan supaya turun dari 3.700 riyal. Kemudian soal penerbangan masih belum sama sekali, kita masih lobi dan hasil lobi itu baru 15 dolar turunnya. Kita akan coba terus," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding kepada Jurnalparlemen.com, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/7).Menurutnya, Komisi VIII menargetkan batas akhir pembahasan ini sampai akhir Juli dan diharapkan harga penerbangan bisa mencapai kesepakatan. "Pokoknya harga penerbangan harus turun. Kita masih hitung detailnya masih diformulakan," tandas politisi PKB ini.Tak hanya penerbangan saja, lanjut Karding, Komisi VIII terus mengupayakan ; agar dibuka ruang partisipasi maskapai penerbangan selain Garuda dan Saudi Arabian Airlines untuk melayani jemaah haji pada tahun 2011."DPR kan hanya meminta supaya dibuka ruang karena selaras dengan UU Persaingan Usaha. Soal yang menunjuk kementerian kita tidak punya kewenangan sampai menyepakatinya harus ya, harus tidak," ujarnya.Meski semua itu tergantung dari Kementerian Agama, diakuinya, sudah terlihat ada titik terang. "Sepertinya tahun ini akan dipakai walaupun kuotanya kecil, karena harus dilihat dulu. Kalau nggak pernah dibuka akan bermanja-manja ria semua," pungkasnya.

Poin lobi menyangkut tiga hal, yaitu penamaan draf RUUK DIY, masalah pertanahan dan mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY. Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta diskors untuk lobi. Hal ini diawali dari usulan Mendagri ketika rapat mulai dibuka."Pemerintah sudah membaca edaran yang disampaikan, kami menyarankan kalau memungkinkan kita adakan lobi pada hari ini supaya bisa lebih mantap diskusi ini," ujar Mendagri Gamawan Fauzi di ruang KK.III, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (18/7).Usulan lobi ini menyangkut tiga hal, yaitu penamaan draf RUUK DIY, masalah pertanahan dan mekanisme pengisian jabatan gubernur DIY.Usulan ini langsung direspons oleh unsur Pimpinan Panja Abdul Hakam Naja. "Baik kita skors forum ini dan kita lanjutkan dengan forum lobi," ujarnya.

Nur Hidayat Sardini khawatir nantinya tidak ada kanalisasi masalah Pemilu. Dalam rapat Tim Perumus Panitia Kerja (Panja) revisi UU Nomor 22 tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu Komisi II DPR dengan pemerintah, muncul ide untuk menghapus lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ide ini langsung direspons oleh anggota Bawaslu, Nur Hidayat Sardini."Ide menghapus lembaga Bawaslu adalah dosa sejarah karena nantinya tidak ada kanalisasi masalah Pemilu," ujar Hidayat dalam Rapat dengan Timus revisi UU Penyelenggara Pemilu Komisi II DPR di ruang KK III Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).Menurutnya, selama ini Panitia Pengaws (Panwas) Pemilu di daerah sudah bekerja maksimal. Dampak ini bisa dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara terkait sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). "Banyak laporan dari Panwas yang dipakai oleh MK dalam memproses suatu sengketa Pemilukada," ujarnya.Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa fungsi dan peranan Bawaslu sangat berguna di antaranya adalah melakukan pengawasan supaya bisa mengembalikan suara pemilih kepada yang berhak. "Seperti yang terjadi dan hangat dibahas saat ini masalah Pemilu Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I," pungkasnya.

Komisioner KPU I Gusti Putu Artha menyesalkan rekan-rekannya di KPU yang terkesan menutup-nutupi kasus pemalsuan surat MK. Putu meminta para koleganya tidak menyelamatkan diri sendiri dalam kasus ini.