detikNews

MK Tolak Uji Materi UU PUPN, Pemohon Pasrah

MK menolak permohonan uji materi UU No 49 Prt Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Mendengar putusan tersebut, pemohon pasrah.

Kamis, 21 Des 2006 12:08 WIB

detikNews

MK: Penahanan Suwarna Sah

Upaya terdakwa kasus dugaan korupsi pembebasan lahan sejuta hektar di Kaltim, Suwarna AF, untuk menghirup udara bebas kembali kandas. Permohonan Gubernur Kaltim non aktif ini ditolak MK.

Rabu, 20 Des 2006 12:25 WIB

detikNews

Assegaf: MK Tidak Konsisten

Meskipun permohonan terhadap UU 30/2002 tentang KPK dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun pemohon merasa MK masih tidak konsisten atas pembatalan pasal 53 UU KPK.

Selasa, 19 Des 2006 15:06 WIB

detikNews

MK Tolak Permohonan Mulyana dan Walla

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan yang diajukan mantan anggota KPU Mulyana W Kusumah dan mantan Sekretaris Ditjen Hubla Capt Tarcisius Walla.

Selasa, 19 Des 2006 14:55 WIB

detikNews

Usia Pengadilan Tipikor 3 Tahun Lagi

MK memutuskan nasib Tipikor akan ditentukan 3 tahun lagi. Jika 3 tahun yang akan datang belum ada UU yang mengatur, maka pengadilan Tipikor bubar dengan sendirinya.

Selasa, 19 Des 2006 14:30 WIB

detikNews

Pemilu 2009 Akan Muncul Pemimpin Muda

Meskipun masih 3 tahun lagi, namun diperkirakan generasi muda akan menguasai Pemilu 2009. Siapa saja calon pemimpin negeri ini?

Kamis, 14 Des 2006 23:51 WIB

detikNews

Pasal Dicabut MK, Orang Dikhawatirkan Bebas Hina Presiden

Anggota DPR Panda Nababan khawatir pencabutan pasal penghinaan presiden bisa salah intepretasi bahwa orang-orang bebas menghina presiden. Dia meminta pasal itu dioperasionalisasikan dalam UU.

Kamis, 07 Des 2006 15:03 WIB

detikNews

MK Cabut UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

MK mencabut UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Padahal para pemohon hanya mengajukan uji materiil 2 pasal, yaitu pasal 27 dan pasal 44.

Kamis, 07 Des 2006 14:37 WIB

detikNews

MK Cabut Pasal Penghinaan Presiden

Pasal penghinaan terhadap presiden yang tertuang dalam 134, 136 bis, dan 137 KUHP dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

Rabu, 06 Des 2006 18:21 WIB

detikNews

MK: Keberadaan Peradi Tak Langgar UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai keberadaan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai wadah bagi pengacara se-Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kamis, 30 Nov 2006 13:24 WIB