Polemik pembayaran DBH dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke BPK lantaran dikaitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi pembuatan aturan di daerah-daerah.
Pemprov DKI Jakarta akan menyesuaikan anggaran insentif PNS. Nominal TKD akan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian Jakarta yang turun karena Corona.
Anggota DPR RI meminta KPK mengawasi betul penggunaan anggaran penangan pandemi virus Corona, baik di tingkat pusat maupun daerah karena jumlahnya yang besar.