Usulan mengganti nama Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Tatar Sunda mengemuka. Beragam reaksi muncul dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah di Jabar.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjawab surat terbuka 36 investor global terkait pembahasan dan pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Semangat membuat UU Cipta Kerja adalah baik untuk mendukung pembukaan lapangan kerja lebih banyak lagi, yaitu dengan mempermudah proses perizinan investasi.
Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri menjawab surat terbuka 36 investor global yang menolak pembahasan dan pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Pemprov DKI tak akan mengirim surat aspirasi massa aksi tolak UU Ciptaker seperti yang dilakukan Jabar dan Jatim. Sebab, sudah diwakili kedua pemprov itu.