PPP mempertanyakan apakah jabatan Kepala Sekretariat Dewas KPK tepat diatur dengan Perpres. Struktur pendukung itu dinilai lebih pas diatur dengan Peraturan KPK
Dewas KPK mengatakan menerima pengaduan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait dugaan pelanggaran kode etik Deputi Penindakan KPK Karyoto.
"Namanya surat izin harus dipublikasi bahwa ini lo surat izinnya, supaya rakyat percaya. Maksudnya rakyat percaya bahwa telah punya surat izin," kata Mudzakir.
Sidang etik Firli Bahuri batal digelar karena ada anggota Dewas KPK kontak dengan pegawai yang positif Corona. Anggota Dewas KPK akan jalani tes swab hari ini.