Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana akan diutus ke Jeddah, Arab Saudi, untuk menangani insiden kerusuhan yang melibatkan warga negara Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia pada Minggu lalu. DPR juga mengusulkan pengiriman tim pengawas dari parlemen.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memberi restu Tim Pengawas TKI melakukan pengawasan ke KJRI Jeddah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan sisa waktu pemberian amnesti atau pemutihan berjalan dengan baik.
Pemerintah harus berani meminta maaf karena lalai dalam kasus ricuh antrean WNI di KJRI Jeddah, Saudi Arabia. Jangan mencari kambing hitam dengan menuding ada provokator.
"Khusus beberapa KJRI, termasuk Jeddah, memang konsulatnya saat ini tidak ada. Namun bukan berarti ada kevakuman kepemimpinan," kata Menlu Marty Natalegawa.
Pemerintah tetap melanjutkan program pemulangan TKI overstayer dari Arab Saudi. Progam yang berlangsung sejak 2011 silam ini terutama ditujukan kepada yang terkena sanksi pidana karena pelanggaran imigrasi tersebut.
Menko Polhukam Djoko Suyanto membenarkan bahwa kericuhan di KJRI Jeddah terjadi akibat ulah provokasi. Oleh karena itu, Djoko mengimbau agar tidak ada TKI yang melakukan provokasi dan juga terprovokasi saat mengurus surat pengganti laksana paspor (SPLP).
Marwah tewas dalam kerusuhan antrian TKI di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi. Pihak keluarga TKI asal Madura itu memutuskan Marwah dimakamkan di Arab Saudi.
SBY memerintahkan Wamenkum HAM Denny Indrayana untuk berangkat ke KJRI Jeddah untuk mengurusi kerusuhan pada Minggu (9/6). Pengurusan dokumen SPLP bagi TKI overstayer ada kemungkinan diperpanjang.
Kemenlu segera menambah loket dan staf di KJRI Jeddah, Arab Saudi, guna melayani urusan administrasi WNI. Langkah ini untuk mencegah kericuhan yang terjadi pada hari Minggu (9/6) waktu setempat.