detiksearch

detikNews

Demi KIH dan KMP, Revisi UU MD3 Tak Libatkan DPD

Rapat konsultasi pengganti Bamus tela‎h selesai membahas kelanjutan revisi Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Selasa, 02 Des 2014 13:08 WIB

detikNews

Rapat Bamus DPR Sikapi Permintaan DPD Revisi 13 Poin di UU MD3

Permintaan DPD agar Badan Legislasi (Baleg) DPR ikut merevisi materi dalam 13 pasal di Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi bahan pertimbangan DPR.

Selasa, 02 Des 2014 12:29 WIB

detikNews

Gerindra: Jika Benar Fuad Amin yang Ditangkap KPK, Langsung Kami Pecat!

Mengaku belum mendapatkan konfirmasi langsung, Gerindra akan menjatuhkan sanksi pemecatan bila mendapatkan informasi akurat bahwa memang benar Fuad yang ditangkap KPK.

Selasa, 02 Des 2014 12:27 WIB

detikNews

Yuk, Lihat Hasil Kerja Anggota DPR Setelah Dua Bulan Dilantik!

Pada Rabu, 1 Oktober 2014 lalu sebanyak 555 anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dilantik dan diambil sumpahnya di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Dua bulan sudah mereka bekerja. Apa hasilnya?

Selasa, 02 Des 2014 12:16 WIB

detikNews

Kejar Target, Siang Ini DPR Kembali Gelar Paripurna Revisi UU MD3

Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pembahasan revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) selesai sebelum Jumat (5/12/2014).

Selasa, 02 Des 2014 10:17 WIB

detikNews

Baleg: Permintaan DPD Ubah 13 Poin UU MD3 Jadi PR Baru DPR

Dalam rapat dengan Baleg DPR, DPD meminta 13 poin ‎atau pasal dalam UU MD3 ikut diubah. Permintaan yang dinilai bakal membuat pembahasan revisi UU MD3 molor itu belum bisa diputuskan oleh Baleg.

Senin, 01 Des 2014 19:41 WIB

detikNews

Usul Tambahan dari DPD Bisa Memicu Pembahasan Revisi UU MD3 Molor

Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan perubahan di 13 pasal dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Bagaimana nasib revisi UU MD3?

Senin, 01 Des 2014 18:30 WIB

detikNews

Raker dengan Menkum HAM Batal, Ruhut: Katanya Islah, Tapi Masih Begini Saja

Usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama pimpinan KPK, Komisi III DPR seharusnya hari ini menggelar rapat kerja dengan Menkum HAM, Yasonna H Laoly serta Sekretaris Pansel calon Pimpinan KPK. Namun, agenda ini batal karena Menteri Yasonna berhalangan hadir.

Senin, 01 Des 2014 17:03 WIB