detikNews

Sah! Arak Bali dan Brem Dilegalkan Gubernur Koster

Gubernur Bali I Wayan Koster melegalkan arak Bali.

Rabu, 05 Feb 2020 23:24 WIB

detikNews

Keabsahan Kuorum Rapat Virtual DPR Dipertanyakan

"Dengan ketentuan kuorum yang lama, jumlah 269 anggota di paripurna tadi mestinya belum memenuhi syarat kehadiran," kata Lucius.

Rabu, 15 Jul 2020 07:53 WIB

detikFinance

Jika Minuman Beralkohol Dilarang, Muncul Aksi Penyelundupan?

Jika larangan minuman beralkohol benar-benar diterapkan di Indonesia, apakah bisa menjamin tak ada penyelundupan atau praktik ilegal lainnya?

Jumat, 13 Nov 2020 15:48 WIB

detikInet

Selangkah Lagi, RI Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo Johnny G Plate menyebutkan Indonesia dalam waktu dekat segera memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

Selasa, 28 Jan 2020 17:55 WIB

detikNews

Pemprov Jabar Kaji Sanksi Denda Warga Tolak Vaksin Corona, Pertimbangkan HAM

Pemprov Jabar sedang mengkaji soal denda bagi warga yang menolak vaksinasi Corona. Salah satu yang dikaji adalah melanggar HAM atau tidak.

Kamis, 22 Okt 2020 17:09 WIB

detikNews

DPRD DKI Gelar Paripurna Pengesahan Raperda Corona Jakarta Hari Ini

DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat paripurna pengesahan Raperda penanganan Corona. Dengan begitu, Perda Corona di Jakarta bisa segera diundangkan.

Senin, 19 Okt 2020 10:10 WIB

detikFinance

AS Mau Pungut Pajak 'Plus-plus' Orang-orang Super Tajir

Para bos perusahaan teknologi top dunia dan miliarder lainnya akan dipaksa untuk membayar pajak miliaran dolar atas kekayaan yang mereka peroleh selama pandemi.

Jumat, 07 Agu 2020 09:59 WIB

detikNews

Ridwan Kamil Minta Buruh Terima UU Omnibus Law Ciptaker

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara ihwal diberlakukannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya buruh Law harus taat keputusan pemerintah.

Rabu, 04 Nov 2020 14:08 WIB

detikNews

Komentar Warga Soal Rencana Sanksi Derek Kendaraan yang Parkir Liar

Rencana Pemkota Bandung mengeluarkan aturan derek bagi kendaraan yang parkir sembarangan mendapat respon dari warga. Warga mendukung asal penerapannya tegas.

Rabu, 12 Feb 2020 19:53 WIB

detikNews

Omnibus Law Beri Wewenang Jokowi Ubah UU dengan PP, Ray Rangkuti: Otoriter!

Berdasarkan aturan saat ini, presiden bisa saja mengubah UU tapi lewat perppu. Namun perppu itu harus mendapat persetujuan DPR.

Minggu, 16 Feb 2020 13:59 WIB