detikNews Pakar Hukum UI Sarankan UU KPK Harus Bersifat Futuristik BW meminta MK untuk membatalkan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU KPK karena merugikan para pimpinan KPK. Selasa, 23 Jun 2015 13:59 WIB
detikNews Jaksa Agung Prasetyo Dukung Revisi UU KPK Wacana revisi UU KPK kembali bergulir setelah masuk dalam prioritas Prolegnas DPR 2015. Jumat, 19 Jun 2015 16:06 WIB
detikNews KPK Minta Revisi UU Ditunda, Ketua DPR: Kita Serahkan ke Baleg dan Pemerintah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 ditunda. Apa tanggapan Ketua DPR? Jumat, 19 Jun 2015 11:04 WIB
detikNews Ini Alasan Kementerian Hukum dan HAM Minta Revisi UU KPK Dipercepat Kementerian Hukum dan HAM pun meminta sejumlah kewenangan KPK ditinjau ulang. Pertama, kewenangan penyadapan agar tak melanggar HAM. Kamis, 18 Jun 2015 12:53 WIB
detikNews Revisi UU KPK, Menkum Yasonna: Nggak Ngerti Kasih Komen, Tolol Saja Gitu Kritik mengalir ke Menkum Yasonna Laoly terkait revisi UU KPK. Tapi Yasonna memberi penjelasan. Rabu, 17 Jun 2015 15:39 WIB
detikNews Menkum Yasonna: DPR yang Ingin Revisi UU KPK Masuk Prolegnas 2015 Menkum Yasonna Laoly menegaskan revisi UU KPK bukan inisiatif pemerintah. Justru DPR yang berinisiati. Rabu, 17 Jun 2015 15:27 WIB
detikNews Ini Gagasan DPD Soal Revisi UU KUHP dan KUHAP DPD RI punya gagasan besar terkait revisi UU KUHP. Seperti apa gagasan senator? Sabtu, 13 Jun 2015 19:32 WIB
detikNews Ini Amanat Kapolri untuk Kapolda dan Perwira Tinggi yang Dilantik Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan amanatnya dengan rinci pada pelantikan dan serah terima jabatan 8 Kapolda dan 6 pejabat utama Polri. Jumat, 12 Jun 2015 15:18 WIB
detikNews Majelis Adat Purwakarta, Hukuman Pencuri Ayam Ditanggung Warga Pemkab Purwakarta membuat terobosan fenomenal dalam bidang hukum dengan membuat Majelis Adat. Hukum yang diberlakukan bersendi asas-asas Pancasila dan dibentuk Mahkamah Pancasila. Jumat, 12 Jun 2015 10:51 WIB
detikNews Degradasi Vonis Mati, RUU KUHAP Pro Pelaku dan Abaikan Rasa Keadilan Korban RUU KUHP lebih mementingkan terpidana dan tidak mengakomodir rasa keadilan bagi korban. Jumat, 12 Jun 2015 10:07 WIB