detikNews

Mengherankan, Pengadilan Tipikor Dibubarkan

Revisi UU Tipikor tidak mengatur pembentukan Pengadilan Tipikor seperti amanat MK. ICW pun mengaku sangat heran dengan draf revisi tersebut.

Kamis, 08 Feb 2007 06:00 WIB

detikNews

Kasus Korupsi di Atas 18 Tahun Tidak Bisa Dikorek Lagi

Para koruptor masa silam tentu bersorak mendengar berita ini. Sebab, kasus korupsi yang terjadi 18 tahun silam nantinya tidak akan bisa dikorek. Aman..

Rabu, 07 Feb 2007 17:13 WIB

detikNews

Penegakan Hukum dan HAM Selama 2006 Kembali ke Titik Nol

LBH Jakarta menilai penegakan hukum dan HAM di Indonesia selama 2006 ini kembali ke titik nol. Kebijakan pemerintah dinilai sebagai biang keladinya.

Kamis, 28 Des 2006 14:43 WIB

detikNews

UU Pengadilan Tipikor Diharapkan Sejalan dengan Revisi UU KY

Pembahasan UU Pengadilan Tipikor diharapkan dapat sejalan dengan revisi UU No 22/2004 tentang Komisi Yudisial. Keduanya dinilai juga menyangkut perilaku hakim.

Selasa, 26 Des 2006 15:36 WIB

detikNews

Depkum HAM Garap RUU Penduduk Asli Tahun 2007

Perlindungan warga negara menjadi tanggung jawab negara. Bila selama ini tidak ada aturannya, kini UU soal penduduk asli dimatangkan.

Jumat, 22 Des 2006 05:45 WIB

detikNews

Hamid: Perpu Pengadilan Tipikor Tidak Perlu

Pemerintah yakin penyusunan dan pengesahan UU Pengadilan Tipikor dapat selesaikan bersama DPR dalam waktu relatif singkat. Karenanya tidak perlu Perppu sebagai payung hukum selama masa transisi.

Kamis, 21 Des 2006 15:42 WIB

detikNews

MK 'Ultimatum' Pengadilan Tipikor, Kesempatan Benahi Sistem Hukum

Ini saatnya kita membenahi sistem hukum kita. Ini seperti masa uji coba, kan nggak bisa lembaga (Pengadilan Tipikor) baru dibangun langsung mapan.

Selasa, 19 Des 2006 18:06 WIB

detikNews

Sering Batalkan UU, Wewenang MK Dianggap Berlebihan

Keputusan MK yang membatalkan beberapa UU akhir-akhir ini dinilai telah melebihi kewenangannya. DPR harus memasukkan UU MK dalam Prolegnas 2007 supaya bisa direvisi.

Kamis, 14 Des 2006 13:53 WIB

detikNews

MA: Pembagian Pengawasan Hakim Harus Tegas

MA menilai pembagian pengawasan terhadap hakim masih rancu dengan hadirnya KY. MA meminta pembagian wewenang yang tegas dengan KY. Caranya?

Kamis, 28 Sep 2006 01:08 WIB

detikNews

Kunjungi MK, Bagir & Hamid Bantah Bahas Revisi UU KY

MK kedatangan 2 pejabat penting, Bagir Manan dan Hamid Awaludin. Keduanya membantah datang ke MK untuk membahas revisi UU Komisi Yudisial (KY).

Rabu, 20 Sep 2006 15:48 WIB