Jokowi sebelumnya menyatakan Indonesia ingin ramping sehingga investasi efektif. Dia berharap UU Cipta Lapangan Kerja menghapus 74 UU.Benarkah jadi ramping?
Partai Gerindra menilai wajar ada perpres yang mengatur posisi kepala sekretariat Dewas KPK. Tata kelola administrasi di KPK dinilai tidak boleh tumpang tindih.
PPP mempertanyakan apakah jabatan Kepala Sekretariat Dewas KPK tepat diatur dengan Perpres. Struktur pendukung itu dinilai lebih pas diatur dengan Peraturan KPK
"Yang penting bagi Presiden satu pintu. Kemarin kebetulan saya melihat ketumpangtindihan itu," kata Mahfud Md soal rapat koordinasi tentang keamanan laut.
Mahfud Md mengatakan ada tumpang tindih dalam menangani persoalan kelautan di Indonesia. Dia menyebut ada 24 undang-undang yang mengatur urusan di laut.
Salah satu jurus Jokowi untuk mengurai tumpang tindih aturan demi investasi adalah omnibus law. Jokowi pun berharap legislator di Senayan sepaham dengannya.