MK memerintahkan pemerintah dan DPR RI memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker). Partai Demokrat menilai putusan MK sebagai teguran keras ke Pemerintah dan DPR.
Naskah final omnibus law UU Cipta Kerja memiliki beberapa versi. Versi terbaru yang akan dikirimkan ke Presiden Jokowi memiliki jumlah halaman lebih banyak.
RUU Ciptaker resmi dibawa ke rapat paripurna. Meski demikian, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahter (PKS) memutuskan untuk menolak RUU Ciptaker itu.