Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mencabut SK kepengurusan Golkar yang dipimpin Agung Laksono hasil Munas Ancol. Pencabutan SK dilakukan Rabu (30/12).
Amnesti ditegaskan Menkum Yasonna Laoly adalah hak prerogatif presiden untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana atas suatu tindak pidana yang dilakukan
JK sepakat dengan keputusan Yasonna Laoly mencabut SK kepengurusan Golkar Munas Ancol dan PPP Muktamar Surabaya setelah seluruh tahapan Pilkada selesai.