detikNews

Pemerintah Segera Setor Draf Omnibus Law ke DPR

Pemerintah segera menyetor draf Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja ke DPR.

Senin, 27 Jan 2020 20:08 WIB

detikNews

Omnibus Law yang Akan Diserahkan ke DPR Cipta Lapangan Kerja-Perpajakan

"Kalau itu diserahkan maka pemerintah akan memasukkan dua supres (surat presiden) tentang omnibus law," terang Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

Kamis, 16 Jan 2020 19:55 WIB

detikNews

Aturan 5 Hari Kerja Dihapus dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja!

RUU Cipta Kerja akan menghapus sistem 5 hari kerja. Omnibus law akan mengubah yang dimaksud hari kerja adalah 6 hari kerja. Anda setuju?

Kamis, 13 Feb 2020 11:38 WIB

detikNews

Ketua MPR soal Salah Ketik RUU: Biasa, Kok Gitu Saja Repot?

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) angkat bicara soal salah ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Rabu, 19 Feb 2020 13:33 WIB

detikFinance

Omnibus Law Izinkan Orang Asing Punya Apartemen di RI

Berdasarkan salinan draf RUU Cipta Kerja yang dikutip detikcom, Kamis (13/2/2020), di situ diatur mengenai satuan rumah susun (sarusun) untuk orang asing.

Kamis, 13 Feb 2020 15:47 WIB

detikNews

Demokrat soal 'PP Bisa Ubah UU': Lucu, Kok Bisa Salah Ketik

Demokrat merasa lucu karena ada pernyataan 'salah ketik' dalam Omnibus Law dari Menko Polhukam Mahfud Md dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Selasa, 18 Feb 2020 12:38 WIB

detikNews

Tito Dicecar DPR soal Mendagri Bisa Pecat Gubernur di Draf Omnibus Law

Tito Karnavian dicecar DPR soal draf omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja mengenai Mendagri dapat memecat gubernur. Tito mengaku belum mengetahui itu.

Rabu, 22 Jan 2020 14:09 WIB

detikNews

Pimpinan DPR: Draf Omnibus Law Paling Lambat Kami Terima Pekan Depan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan draf omnibus law paling lambat diterima dari pemerintah pekan depan.

Rabu, 22 Jan 2020 11:52 WIB

detikNews

Rieke PDIP Ungkap Usul Soal Pemisahan Aspek Ketengakerjaan dari Omnibus Law

Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan sejumlah anggota Dewan mengusulkan agar klaster ketenagakerjaan dipisahkan dari RUU Ciptaker.

Selasa, 14 Apr 2020 18:15 WIB

detikNews

Partai Berkarya Merasa Diberangus Bila Ambang Batas Masuk Parlemen 7%

Partai Berkarya menolak wacana dinaikkannya ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Berkarya merasa diberangus bila ambang batas parlemen kembali dinaikkan.

Kamis, 11 Jun 2020 12:42 WIB