Sejumlah pihak mengusulkan agar Presiden membentuk Perppu Sosial Distancing. Menurut ahli perundangan Dr Bayu Dwi Anggono, hal tersebut tidak harus dipenuhi.

Dalam payung hukum yang baru, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya keleluasaan untuk menggabungkan (merger) lembaga keuangan, termasuk bank.

Jokowi menyerahkan urusan status bencana virus Corona kepada kepala daerah dan BNPB. Hal itu dianggap tidak efektif, justru Jokowi disarankan membuat Perppu.