detiksearch

detikNews

KPK akan Klarifikasi Menufandu Soal Dugaan Suap US$ 1 Juta

Duta Besar RI untuk Kolombia, Michael Menufandu, disebut sempat ditawari uang sebesar US$ 1 juta oleh M Nazaruddin. KPK berniat mengklarifikasikan hal ini kepada Menufandu.

Senin, 22 Agu 2011 21:02 WIB

detikNews

KPK Diingatkan Tantangan Pemberantasan Korupsi Makin Berat

KPK menggelar buka bersama dengan jurnalis yang biasa meliput di lembaga anti korupsi itu. Mantan Rektor UIN, Azyumardi Azra yang didaulat menjadi penceramah, mengingatkan pemberantasan korupsi ke depan semakin berat.

Senin, 22 Agu 2011 18:40 WIB

detikNews

Busyro: Tim Pemburu Nunun & Nazaruddin Sama

Jejak persembunyian Nunun Nurbaetie terus dilacak oleh tim KPK, Polri dan Imigrasi. Tim pemburu Nunun ini sama dengan tim yang sebelumnya mengejar M Nazaruddin.

Senin, 22 Agu 2011 13:30 WIB

detikNews

Suap US$ 1 Juta untuk Menufandu, Busyro: Belum Tentu Benar

Ketua KPK, Busyro Muqoddas angkat bicara terkait dugaan suap Nazaruddin US$ 1 juta untuk Dubes RI di Kolombia, Michael Menufandu. Busyro berpendapat tudingan itu belum tentu benar.

Senin, 22 Agu 2011 13:20 WIB

detikNews

Nazaruddin Surati SBY, Busyro: Saya Tidak Ada Urusan

Ketua KPK Busyro Muqoddas enggan berkomentar seputar berbalas surat antara Nazaruddin dengan Presiden SBY. Bagi Busyro, hal itu bukan urusannya.

Senin, 22 Agu 2011 13:07 WIB

detikNews

Mahfud MD Akan Diambil Sumpah Sebagai Ketua MK

Ketua MK Mahfud MD kembali terpilih menjadi Ketua MK. Rencananya Mahfud akan diambil sumpahnya siang ini. Puluhan pegawai MK telah berkumpul di depan TV di depan ruang sidang MK untuk menyaksikan prosesi ini.

Senin, 22 Agu 2011 10:30 WIB

Surat Nazar & Teka-teki Istri-Anak SBY

Ada isu Nazaruddin bungkam karena ditekan akan diungkap foto syurnya dengan wanita lain. Muncul pula tafsir Nazar justru sedang memperingatkan SBY akan membongkar keterlibatan Bu Ani dan Ibas.

Senin, 22 Agu 2011 07:30 WIB

detikNews

KPK Imbau Masyarakat Jangan Beri Parsel ke Penyelenggara Negara

KPK menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak memberikan bingkisan kepada para penyelenggara negara dan PNS. KPK menyarankan bingkisan itu sebaiknya diberikan kepada pihak yang lebih membutuhkan saja.

Minggu, 21 Agu 2011 11:04 WIB