Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
images AI Explainer
Apakah ini bermanfaat?
Perlu Dipikirkan Gerakan Boikot Produk Malaysia

detikNews

Perlu Dipikirkan Gerakan Boikot Produk Malaysia

Meski pemerintah Malaysia sudah minta maaf secara pribadi kepada Presiden SBY, aksi pemukulan Donald Kolopita masih menimbulkan polemik. Imbauan untuk boikot produk Malaysia pun disuarakan.
Sabtu, 01 Sep 2007 18:08 WIB
Siap-siap! Serbu Situs SPMB Pukul 20.00 WIB

detikInet

Siap-siap! Serbu Situs SPMB Pukul 20.00 WIB

Ratusan ribu peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) harap-harap cemas alias H2C menunggu pengumuman yang baru bisa di-klik pukul 20.00 WIB nanti.
Kamis, 02 Agu 2007 10:51 WIB
H2C Tunggu Pengumuman SPMB

detikNews

H2C Tunggu Pengumuman SPMB

Ratusan ribu peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) harap-harap cemas alias H2C menunggu pengumuman yang bisa diklik pukul 20.00 WIB nanti.
Kamis, 02 Agu 2007 10:14 WIB
Massa Robohkan Pintu Gerbang Kantor PLN Sumut

detikNews

Massa Robohkan Pintu Gerbang Kantor PLN Sumut

Pintu gerbang kantor PLN wilayah Sumut itu terbuat dari besi. Namun, karena kuatnya kekuatan para mahasiswa yang berunjuk rasa, pintu gerbang itu pun roboh.
Senin, 16 Jul 2007 11:34 WIB
Menhut Lancang Minta Kapolda Riau Dipecat

detikNews

Menhut Lancang Minta Kapolda Riau Dipecat

Statemen Menhut MS Kaban meminta 3 kapolda dipecat karena serampangan dalam memberantas praktik illegal logging terus menuai protes. Menhut dianggap telah melewati kewenangannya.
Sabtu, 07 Jul 2007 13:17 WIB
Kekayaan RI Minus Rp 64 Triliun

detikFinance

Kekayaan RI Minus Rp 64 Triliun

RI memiliki aset senilai Rp 1,253 triliun. Namun dikurangi besarnya kewajiban, kekayaan bersih RI malah minus hingga Rp 64 triliun. Kok bisa?
Selasa, 03 Apr 2007 12:32 WIB
Status BHMN 7 PTN Langgar 3 UU

detikFinance

Status BHMN 7 PTN Langgar 3 UU

Peraturan Pemerintah yang menetapkan 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) ternyata melanggar 3 UU sekaligus.
Senin, 26 Mar 2007 12:48 WIB