detikNews
PPP Kubu Romi Tak Masalah UU MK Direvisi Terkait Pilkada
PPP kubu Romahurmuziy tidak mempermasalahkan usulan revisi UU MK terkait Pilkada.
Selasa, 07 Jul 2015 12:40 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
PD: Revisi UU MK Jangan Sampai Tunda Pilkada Serentak
Wacana revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) terkait durasi penyelesaian sengketa Pilkada mendapat dukungan dari fraksi-fraksi KMP.
Selasa, 07 Jul 2015 12:09 WIB
detikNews
Beralasan Tunggu Praperadilan, Bupati Morotai Tolak Diperiksa KPK Lagi
Bupati Morotai, Rusli Sibua, menolak diperiksa KPK lagi sebagai tersangka kasus penyuapan Akil Mochtar. Ia beralasan tengah mengajukan gugatan praperadilan.
Selasa, 07 Jul 2015 12:01 WIB
detikNews
Menkum HAM: Revisi UU MK Tak Akan Ganggu Tahapan Pilkada
Yasonna memprediksi revisi UU MK itu selesai pada bulan November 2015. Pencoblosan Pilkada pada 9 Desember 2015 dianggap tidak akan terpengaruh.
Senin, 06 Jul 2015 23:30 WIB
detikNews
Sempat Mangkir, KPK Akan Periksa Bupati Morotai Sebagai Tersangka Besok
Bupati Morotai, Rusli Sibua sempat mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus suap terhadap Akil Mochtar.
Senin, 06 Jul 2015 23:11 WIB
detikNews
KMP Ingin Revisi UU MK Terkait Pilkada, KIH Menolak
Mahkamah Konstitusi meminta UU MK direvisi agar bisa mengakomodir perpanjangan waktu penyelesaian sengketa Pilkada.
Senin, 06 Jul 2015 20:22 WIB
detikNews
DPR Rapat Soal Pilkada dengan KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, dan MK
Rapat ini sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya pada 25 Juni 2015 yang juga membahas Pilkada.
Senin, 06 Jul 2015 14:26 WIB
detikNews
KPK Periksa Bupati Empat Lawang Budi Antoni dan Istri sebagai Tersangka
KPK memeriksa tersangka kasus suap sengketa Pilkada di MK Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istri, Suzanna.
Senin, 06 Jul 2015 10:58 WIB
detikNews
Budi Antoni dan Suzanna Tambah Daftar Pasutri yang Terjerat KPK
Budi Antoni dan Suzanna menambah daftar pasangan suami istri yang terjerat KPK.
Jumat, 03 Jul 2015 11:14 WIB
detikNews
KPK Masih Bidik 2 Kasus Suap Sengketa Pilkada di MK
Setelah menaikkan status kasus suap sengketa Pilkada Morotai dan Empat Lawang, KPK kini membidik dua kasus suap sengketa Pilkada Jawa Timur dan Buton.
Kamis, 02 Jul 2015 16:46 WIB