detikFinance

KKP Ungkap Ada 370 IUP Tambang di 153 Pulau Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap 370 IUP di 153 pulau kecil.

Senin, 07 Jul 2025 19:30 WIB

detikJabar

10 Fakta Terbaru Longsor Tambang Gunung Kuda di Cirebon

Tragedi longsor di tambang Gunung Kuda Cirebon menewaskan 19 orang. Dua tersangka ditetapkan, dan gubernur memberikan bantuan serta solusi.

Selasa, 03 Jun 2025 07:30 WIB

detikNews

Polri Tetapkan 1 Tersangka Baru Kasus Tambang Ilegal Batu Bara Rp 5,7 T di IKN

Dittipidter Bareskrim Polri menetapkan tersangka baru dalam kasus penambangan ilegal batu bara di IKN, dengan kerugian negara mencapai Rp 5,7 triliun.

Jumat, 07 Nov 2025 09:07 WIB

detikNews

IUP PT GN di Raja Ampat Tak Dicabut, Legislator Minta Pengawasan Diperketat

Sugeng berharap pengawasan terhadap perusahaan tambang di sana diperketat.

Selasa, 10 Jun 2025 20:17 WIB

detikNews

Bahlil Beberkan Alasan Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Tak Dicabut

Pemerintah mencabut IUP 4 perusahaan di kawasan Raja Ampat, kecuali PT Gag Nikel. Apa alasannya?

Selasa, 10 Jun 2025 12:52 WIB

detikNews

Tiba di KPK, Bos Tambang Kaltim Rudy Ong Merangkak Saat Dibawa ke Penyidik

Bos tambang Rudy Ong Chandra dijemput paksa KPK. Saat tiba di KPK, ada terlihat momen dia merangkak saat digiring ke ruang penyidik.

Kamis, 21 Agu 2025 22:14 WIB

detikFinance

UMKM Masih Tunggu Pemerintah buat Kelola Tambang

Pelaku UMKM dapat kelola tambang setelah PP selesai.

Jumat, 21 Mar 2025 05:30 WIB

detikNews

Vonis Lepas Dianulir, 3 Korporasi Dihukum Denda Rp 3 M-Uang Pengganti Rp 17,7 T

Mahkamah Agung (MA) menganulir vonis lepas kasus korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan minyak goreng (migor).

Kamis, 25 Sep 2025 21:08 WIB

detikBali

Izin Operasi Disebut Berakhir Juni 2025, PT STM Buka Suara

PT Sumbawa Timur Mining klarifikasi bahwa izin yang berakhir Juni 2025 adalah izin eksplorasi, bukan izin operasi. Perpanjangan izin eksplorasi sedang diproses.

Selasa, 20 Mei 2025 19:53 WIB

detikNews

Komnas HAM Sebut Tambang Nikel di Raja Ampat Berpotensi Langgar Hak Asasi

Komnas HAM RI menyebut pertambangan nikel di Raja Ampat berpotensi kuat menimbulkan pelanggaran hak asasi, khususnya di bidang lingkungan hidup.

Jumat, 13 Jun 2025 16:30 WIB