KPK menanggapi usulan pilkada melalui DPRD, menekankan pentingnya sistem yang menekan biaya politik dan pencegahan korupsi dalam setiap mekanisme pemilihan.
Waka MPR Eddy Soeparno menilai pilkada yang dipilih DPRD tidak melanggar konstitusi. Ia mengusulkan opsi ini untuk perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia.
Sekjen Golkar Sarmuji menanggapi Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebutkan pilkada langsung tak efektif. Menurutnya, pilkada perlu ditinjau ulang.
Wacana pengalihan pilkada langsung ke DPRD perlu kajian mendalam. Solusi untuk biaya tinggi pilkada harus fokus pada penegakan hukum dan edukasi pemilih.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy, menanggapi usulan PDIP untuk e-voting dalam pilkada. Dia menegaskan pentingnya membahas usulan tersebut secara demokratis.
Politisi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menegaskan komitmen partai untuk membantu pemulihan bencana dan mendukung Pilkada langsung demi kedaulatan rakyat.