Ambang batas dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah dinilai bakal merusak sistem Demokrasi dalam negeri. Aturan itu dianggap mempermudah bisnis oligarki
"KSPI dan buruh Indonesia termasuk KSPSI AGN meyakini masih ada keadilan yang bisa ditegakkan dalam proses perjuangan buruh melawan oligarki partai politik,"
MK akan memutuskan nasib UU Ciptaker pada Kamis (25/11) besok. Judicial review itu diajukan oleh belasan elemen masyarakat yang meminta UU Cipta Kerja dicabut.