Mahkamah Konstitusi menangani 701 perkara di 2025, termasuk 366 permohonan Pengujian Undang-Undang. Capaian tertinggi dalam sejarah MK dengan 598 putusan.
Pakar Hukum Margarito Kamis menegaskan penugasan anggota Polri di luar institusi sah secara hukum, berdasarkan UU No. 2/2002 Pasal 28 yang masih berlaku.
Seorang warga bernama Muhammad Reihan Alfariziq menggugat Pasal 106 UU LLAJ ke MK. Dia menjadi korban dari pengendara yang merokok dan hampir dilindas truk.
Warga bernama Lita Linggayani Gading dan Syamsul Jahidin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar menghapus uang pensiun bagi anggota DPR.
Dua orang pemohon ajukan gugatan ke MK soal akreditasi kampus yang jadi syarat lanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, melamar kerja, hingga mendaftar CPNS.
Guru Sri Hartono ajukan permohonan uji UU Guru dan Dosen terkait batas usia pensiun guru 60 tahun yang lebih rendah dari dosen. Begini alasan MK menolak uji UU.