Menteri Sosial Gus Ipul mengkaji perluasan PBI-JK hingga Desil 8 untuk perlindungan kesehatan masyarakat rentan. Targetkan UHC dan pencegahan kemiskinan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan pentingnya Satu Data Indonesia untuk kebijakan efektif. Data berkualitas mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Pemerintah telah mencairkan Rp 10 T untuk DJS Kesehatan, sepenuhnya digunakan BPJS untuk klaim faskes. Dukungan ini penting bagi keberlangsungan Program JKN.
PB PII mendorong pengawasan peradilan dalam RUU Perampasan Aset diperketat. Ia menekankan perlunya kepastian hukum dan perlindungan HAM, hingga transparansi.