KPK mengembangkan perkara dugaan suap di pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018.
Gubernur Jambi Al Haris berkomitmen membenahi sistem pemerintahan agar meminimalisasi celah tindakan korupsi. Ia ingin menciptakan pemerintahan bersih.
KPK melayangkan panggilan untuk Hillalatil Badri selaku Wakil Bupati Sarolangun untuk menjadi saksi perkara suap terkait pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017.
KPK memanggil mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jambi Erwan Malik sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengesahan atau 'ketok palu' RAPBD Jambi 2017.