Efisiensi anggaran kerap dipakai membenarkan perubahan Pilkada, meski sejarah menunjukkan masalah utamanya ada pada tata kelola dan politik transaksional.
Komnas Perempuan dukung putusan MK tentang keterwakilan perempuan di DPR. Hanya 3 komisi yang dipimpin perempuan. Harapan untuk kebijakan inklusif ke depan.