Menkop Ferry Juliantono laporkan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih kepada Komisi VI DPR. Target operasional 2026, dukungan pemerintah daerah sangat penting.
Komisi VI DPR RI setujui laporan Timus dan Timsin terkait RUU Perubahan keempat UU BUMN. Pembentukan BP BUMN dan pengaturan kewenangan BPK menjadi poin utama.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid menyambut baik peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Nurdin Halid meminta pengawas Kopdes Merah Putih harus independen.
Sejumlah anggota DPR menyoroti putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan pilkada. Reaksi mereka dinilai sebagai gambaran putusan MK merugikan mereka.
"Keputusan MK ini tidak hanya cacat secara konstitusional, tetapi menimbulkan ketidakpastian terhadap demokrasi serta membingungkan publik," kata Nurdin Halid.