Mendagri Tito Karnavian terbitkan SE tentang penggunaan bantuan keuangan untuk daerah bencana. Aturan ini mempermudah penganggaran dan penanganan bencana.
Kemendagri raih skor 99,00 dalam Indeks Reformasi Hukum 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas regulasi dan pelayanan publik.
Belanja pegawai Kota Sukabumi mencapai 49% dari APBD, memicu alarm. Wali Kota terapkan moratorium ASN untuk menyeimbangkan anggaran dan kualitas pelayanan.