detikNews
MK Diminta Atur Pembalut Bebas Pajak, Ini Alasannya
Seorang warga bernama Bernita Matondang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur pembalut menstruasi sebagai barang bebas pajak.
Senin, 02 Nov 2026 16:56 WIB







































