Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, mengusulkan ambang batas maksimal koalisi pencalonan presiden sebesar 40-50%.
Sekjen Golkar Sarmuji dukung ambang batas parlemen untuk sistem multipartai sederhana. Dia sebut ini penting untuk memperkuat pemerintahan presidensial.
Golkar terbuka untuk membahas usulan PAN mengenai penghapusan ambang batas parlemen. Diskusi ini penting untuk stabilitas pemerintahan dan keterwakilan politik.