detikNews

Ketua MK Minta Rakyat Baca Putusan Penghapusan Pasal Penghinaan Presiden

Berdasarkan putusan MK, norma dan semangat menghidupkan lagi pasal penghinaan presiden harus dihapuskan dalam setiap aturan yang ada, termasuk RUU KUHP.

Rabu, 05 Agu 2015 16:50 WIB

detikNews

Menteri Yasonna Berharap Pidana Kerja Sosial Bagi Penjahat

Revisi KUHP akan mulai dibahas oleh DPR dan pemerintah pada masa sidang V. Ada terobosan baru, salah satunya pidana kerja sosial.

Rabu, 05 Agu 2015 14:47 WIB

detikNews

Yasonna: Kritik Tidak Termasuk Penghinaan Presiden

Pemerintahan Jokowi-JK mengusulkan kembali pasal soal penghinaan Presiden dalam RUU KUHP. Padahal MK resmi mengapus pasal tersebut pada 2006.

Rabu, 05 Agu 2015 14:04 WIB

detikNews

Jokowi Takkan Lemah Hukum Meski Pasal Penghinaan Presiden Tak Ada

Pihak Istana akan kembali mengajukan pasal soal penghinaan Presiden dalam RUU KUHP. Guru Besar Hukum Unsoed Prof Ade nilai hal tersebut tidak terlalu perlu.

Rabu, 05 Agu 2015 07:37 WIB

detikNews

Ini Kata Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie Soal Pasal Penghinaan Presiden

Jimly Asshiddiqie menyebut pencabutan pasal penghinaan presiden/wakil presiden dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sudah sesuai dengan peradaban demokrasi.

Selasa, 04 Agu 2015 20:35 WIB

detikNews

Fadli Zon: Pasal Penghinaan Presiden Hidup Lagi, Kemunduran Hukum

"Presiden harus taati putusan MK. Saya khawatir Pak Jokowi belum baca putusan MK tersebut?" ujar Fadli Zon.

Selasa, 04 Agu 2015 18:03 WIB

detikNews

Ketua MPR Nilai Tidak Tepat Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Lagi

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai tak tepat apabila Pasal Penghinaan Presiden dihidupkan lagi. Seharusnya tidak ada lagi alergi terhadap kritik. 

Selasa, 04 Agu 2015 17:39 WIB

detikNews

Istana: Pasal Penghinaan, Fitnah ke Presiden Sudah Diusulkan Sejak Era SBY

Meski telah dihapus oleh MK, pemerintahan Jokowi-JK kembali mengusulkan pasal soal penghinaan Presiden dalam RUU KUHP.

Selasa, 04 Agu 2015 17:03 WIB

detikNews

Jokowi: Saya Dihina Sudah Makanan Sehari-hari, Kalau Mau Dipidanakan Bisa Ribuan

Presiden Jokowi bereaksi tentang pasal penghinaan presiden yang kembali dihidupkan dalam RUU KUHP.

Selasa, 04 Agu 2015 16:55 WIB

detikNews

Pasal Penghinaan Presiden Dapat Hidupkan Rezim Otoriter

Pemerintah kembali mengajukan pasal Penghinaan Presiden dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu dianggap dapat menciptakan rezom otoriter.

Selasa, 04 Agu 2015 16:04 WIB