Partai Golkar setuju dengan kenaikan parliamentary threshold menjadi 7 persen. Kenaikan PT dinilai bisa menyederhanakan partai politik di sistem presidensial.
Anggota DPR dari PKS menampik anggapan bahwa draf RUU Ketahanan Keluarga mengandung unsur yang mencampuri urusan privat. Dia mencontohkan urusan jodoh WNI.
Draf omnibus law RUU Cipta Kerja resmi diserahkan pemerintah ke DPR. RUU itu berganti nama dari sebelumnya RUU Cipta Lapangan Kerja atau biasa disingkat Cilaka.
Selain proses penyusunan yang dinilai tertutup, substansinya juga banyak cacat. Salah satunya banyak pasal yang sudah dibatalkan MK tapi malah dihidupkan.