Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Tragedi Misran, Tragedi Hukum Indonesia

detikNews

Tragedi Misran, Tragedi Hukum Indonesia

PT Samarinda memberikan putusan banding dengan menguatkan putusan PN Tenggarong yaitu penjara selama 3 bulan kepada Misram, mantri desa di pedalaman Kalimantan. Kecaman pun langsung mengalir bahkan dari kalangan medis sendiri.
Senin, 12 Apr 2010 04:41 WIB
Revisi UU Migas Manjakan Pertamina

detikFinance

Revisi UU Migas 'Manjakan' Pertamina

Revisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas akan 'memanjakan' Pertamina. Pasalnya dengan revisi ini maka perusahaan minyak negara ini akan mendapatkan banyak prioritas dari pemerintah.
Kamis, 08 Apr 2010 11:28 WIB
Pakar Hukum: Misran Tidak Perlu Dihukum

detikNews

Pakar Hukum: Misran Tidak Perlu Dihukum

Misran, seorang mantri desa sekaligus Kepala Puskesmas Pembantu di Kutai Kertanegara, Kaltim, dipidana 3 bulan penjara karena memberikan resep obat kepada masyarakat. Putusan hakim ini sangat disayangkan, karena Misran tidak melanggar hukum materiil.
Rabu, 07 Apr 2010 12:05 WIB
Khofifah Nilai UU Perlu Dipertahankan, Jalalludin Minta Direvisi

detikNews

Khofifah Nilai UU Perlu Dipertahankan, Jalalludin Minta Direvisi

Keberadaan UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menuai pro dan kontra. Mantan Khofifah Indar Parawangsa menilai UU tersebut masih perlu dipertahankan. Namun sebaliknya, menurut Jalaludin Rahmat, UU itu perlu di revisi.
Jumat, 19 Mar 2010 12:54 WIB
Peneliti LIPI: Perlu Direvisi, Tak Perlu Dicabut

detikNews

Peneliti LIPI: Perlu Direvisi, Tak Perlu Dicabut

Peneliti politik dari LIPI, Siti Juhro menilai UU No 1/1965 Tentang Larangan Penodaan Agama tak perlu di cabut, hanya perlu di revisi saja. Perbaikan ini diperlukan agar sesuai dengan kondisi terkini.
Rabu, 17 Mar 2010 12:51 WIB
2009, Tahun Konsensus Politik Tercela

detikNews

2009, Tahun Konsensus Politik Tercela

Tahun 2009 dinilai Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia dan Serikat Konstituen Indonesia sebagai tahun konsensus politik tercela. Tidak adanya sanksi legal atas penyimpangan mendasar telah mendestruksi sendi dan nilai demokrasi.
Selasa, 29 Des 2009 16:43 WIB
PWI Dianggap Menusuk dari Belakang

PWI Dianggap Menusuk dari Belakang

"Kita sayangkan PWI, karena kita sebagai jurnalis dulu bersama-sama telah mengajukan judicial review UU ITE walaupun ditolak MK. UU ITE bentuk pelarangan kebebasan dalam berekspresi."
Selasa, 22 Des 2009 18:30 WIB
Mendesak, Busyro Minta RUU KY Jadi Prioritas di 2010

detikNews

Mendesak, Busyro Minta RUU KY Jadi Prioritas di 2010

KY seolah bagai macan ompong. Lembaga yang tujuan awal berdirinya untuk mengawasi kinerja para hakim ini kini merana karena UU-nya tak kunjung dibahas. KY pun meminta agar pembahasan UU-nya menjadi prioritas.
Senin, 14 Des 2009 17:44 WIB