Rencana untuk menggelar balapan di Roma kembali mendapatkan tentangan. Kali ini sebuah jajak pendapat menyatakan bahwa warga masyarakat juga menolak digelarnya jet darat di sana.
Di depan para ilmuwan-ilmuwan peserta konferensi Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4), Wakil Presiden Boediono juga menyinggung tentang sistem monarki. Apakah terkait dengan polemik tentang monarki di Yogyakarta?
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas menilai Presiden SBY dan Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mempunyai konflik pribadi yang membumbui polemik seputar RUU Keistimewaan DIY. Karena itu, usulan yang menggadangnya menjadi mediator SBY-Sultan juga tidak perlu.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi tak pernah menyepakati terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. PKS meminta PD tak terus meminta koalisi mengikuti sikap pemerintah terkait keistimewaan Yogyakarta.
Polemik RUU Keistimewaan DIY terus menggelinding. Untuk meredakan suasana, hendaknya Mendagri Gamawan Fauzi bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono untuk duduk bersama membicarakan masalah ini.
Ketegangan di Yogyakarta terkait RUUK DIY belum juga menurun. Sudah saatnya pemerintah pusat menurunkan ketegangan itu dengan cara menggelar dialog antara Presiden SBY dengan Sultan HB X.
Komite Independen Pengawal Referendum (Kiper) akan menyebarkan 2.000 stiker berisi dukungan pro penetapan kepala daerah DI Yogyakarta. Stiker akan disebar di Yogya Nol Kilometer pukul 12.00 WIB.
Sri Sultan HB X adalah Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Demokrat (Nasdem). Oleh karena itu Nasdem tidak mau memberikan sikap politis terkait polemik keistimewaan Yogyakarta yang melibatkan jabatan Sultan sebagai Gubernur DIY.