Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pun mengimbau seluruh jajarannya, baik itu pemerintah pusat-daerah, Komnas HAM dan seluruh masyarakat dapat bekerja sama.
Berdasarkan survei transparansi internasional Global Corruption Barometer, 30% masyarakat Indonesia yang menggunakan pelayanan publik harus membayar sogokan.