Fraksi-fraksi di Baleg menyetujui penunjukan gubernur dilakukan oleh presiden dengan melibatkan DPRD DKJ atau menerapkan sistem pemilihan tidak langsung.
Kementerian ESDM akan mengeluarkan pembahasan power wheeling dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dibahas bersama DPR.
Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU PDKJ) menjadi RUU usulan DPR RI. Hanya Fraksi PKS yang menolak.