detikNews

KPK: Pilkada Melalui DPRD Wujud Korupsi Demokrasi

Pimpinan KPK bersuara keras menentang wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD adalah wujud korupsi demokrasi.

Rabu, 10 Sep 2014 11:18 WIB

detikNews

Balasan KMP Berlanjut, Jokowi Harus Ambil Keputusan Politik yang Bijak

Posisi parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla terjepit di DPR. Setelah 'dikalahkan' dengan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kini kubu Jokowi-JK tak berkutik pada pembahasan RUU Pilkada.

Rabu, 10 Sep 2014 08:45 WIB

detikNews

Jika Pilkada Dikembalikan Lewat DPRD, Ahok Mau Keluar dari Gerindra

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak rencana DPR mengembalikan pilkada ke DPRD melalui Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada. Jika akhirnya RUU itu gol, Ahok mempertimbangkan untuk keluar dari Gerindra.

Selasa, 09 Sep 2014 12:53 WIB

detikNews

DPD RI Dukung Pilkada Langsung oleh Rakyat

Wakil Ketua DPD La Ode Ida menegaskan kalau institusinya tidak setuju dengan usulan Pilkada lewat DPRD. Menurutnya, usulan sistem ini bertentangan dengan prinsip pro demokrasi dan konstitusi yang menjamin hak pilihan rakyat.

Senin, 08 Sep 2014 13:02 WIB

detikNews

Butuh Kepastian Hukum, Negara Diusulkan Hanya Punya 1 UU Pemilu

Guna meredam konflik politik, Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti mengatakan perlu adanya kepastian hukum.

Kamis, 19 Jun 2014 18:14 WIB

detikNews

KPU: Berbagai UU Terkait Pemilu Membuat Bingung

Ketidakseragaman revisi UU Pileg dan UU Pilpres meresahkan banyak pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk menyikapinya, Komisioner KPU Ida Budhiarti beranggapan perlu dilakukan modifikasi UU Pemilu.

Kamis, 19 Jun 2014 17:36 WIB

detikNews

Ramlan Surbakti: Butuh Kepastian Hukum, Negara Harus Punya 1 UU Pemilu

Persaingan antar pasangan calon dan parpol selama masa kampanye untuk memenangkan pemilu seringkali memicu keributan. Guna meredam konflik politik seperti ini, Senior Advisor Kemitraan Prof Ramlan Surbakti mengatakan perlu adanya kepastian hukum.

Kamis, 19 Jun 2014 16:26 WIB

detikNews

MK Tak Berwenang Adili Sengketa Pilkada, Ini Solusi Ala Hakim Agung Gayus

Putusan MK yang menghapus kewenangannya mengadili sengketa pilkada menuai kontroversi. Ada yang setuju ada yang menolak. Bagi hakim agung Gayus Lumbuun, sengketa pilkada seharusnya diadili oleh Pengadilan Tinggi (PT).

Selasa, 20 Mei 2014 12:27 WIB

detikNews

Surya Paloh: Tidak Ada Kompromi untuk Koruptor

Ketum Partai NasDem Surya Paloh bicara panjang lebar tentang arah kebijakan Partai NasDem terkait penegakan hukum di Indonesia.

Rabu, 19 Mar 2014 14:18 WIB

detikNews

FPI Menagih Janji Jokowi

“Kami akan menekan keras Jokowi agar tidak meninggalkan kursi gubernurnya. Kita sesalkan itu karena dia masih harus tanggung jawab dengan janjinya."

Rabu, 12 Mar 2014 11:46 WIB