"Kami kira semuanya masih sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Perwakilan pemerintah hanya tiga orang di sana," kata Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini.
"Kepolisian yang mana putusannya memerintahkan termohon Polda Metro Jaya untuk membuka dan melanjutkan kembali proses hukum dari HRS sama FH sendiri," kata Aby.
Zulhas mengungkapkan keinginan lain dari DPD terkait amandemen UUD 1945. Zulhas pesimistis amandemen UUD 1945 bakal terealisasi jika dilakukan besar-besaran.
Komisi II DPR menyebut putusan DKPP terkait Evi Novida tak bisa dijalankan jika tidak ada Keppres. Evi bisa kembali menduduki jabatannya jika Keppres dicabut.
Ketua Komisi II DPR RI meyakini penundaan Pemilu 2024 tidak bakal terjadi. Indonesia sudah punya hukum pemilu sendiri. Jangan berandai-andai pemilu ditunda.