‎Pemerintah berencana mengecek kembali ijazah setiap PNS pasca beredarnya ijazah palsu yang dittemukan oleh Menristek Dikti M Nasir. Namun, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berpendapat Polri tak perlu melakukan pengecekan ijazah pegawainya. Mengapa?

Mendikbud Anies Baswedan akan membuka kesempatan bagi seluruh peserta didik dari jalur pendidikan manapun untuk mengikuti berbagai lomba dan festival yang diadakan Kemendikbud.

Mulai hari ini, pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pemerintah juga menata ulang sekolah-sekolah kedinasan yang dimiliki oleh berbagai instansi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memastikan bahwa moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan mulai Januari 2015.

Pemerintah segera melakukan moratorium PNS dalam beberapa bulan ke depan. Namun ada lima sektor yang tidak kena moratorium PNS.

Untuk menjadi seorang pilot, selain butuh dana ratusan juta rupiah, juga harus memenuhi syarat khusus untuk masuk sekolah penerbang.

Ide untuk menggabungkan Taruna TNI dan Polri di tingkat pendidikan dasar akademik, diakui Kapolri Jenderal Sutarman bukan merupakan hal baru. Ide tersebut sudah lama, salah satunya dilandasi untuk menghilangkan ego sektoral sekolah kedinasan.

Penumpukan pasien di rumah sakit perkotaan setelah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (RS) kerap terlihat. Penumpukan ini disebut oleh para ahli karena pelayanan kesehatan primer yang tidak memadai.

Kemendikbud tidak ingin pembinaan di sekolah kedinasan yang berujung pada kekerasan berjalan sendiri tanpa terkendali di tangan kementerian yang lain. Merujuk pada UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti), saat ini sedang digodok PP pengelolaan sekolah kedinasan. PP ini akan menambah kewenangan Kemendikbud pada sekolah kedinasan, terutama dalam hal pembinaan yang seringkali berujung pada kekerasan dan menewaskan sejumlah siswa. Bila Anda setuju dengan Kemendikbud, pilih Pro!

Kemendikbud tidak ingin terus melihat kampus kedinasan berjalan sendiri tanpa terkendali di tangan kementerian yang lain. Merujuk pada UU 12/2012 tentang Dikti, tengah dilakukan langkah pengambilalihan.