detikNews

Jaksa Agung Harap DPR Pertimbangkan Kekhawatiran Delik Korupsi Masuk RUU KUHP

Delik tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang masuk dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap meresahkan

Jumat, 11 Sep 2015 14:38 WIB

detikNews

KPK: Delik Korupsi Masuk RUU KUHP Bikin KPK Jadi Macan Ompong

Dalam RUU KUHP, ternyata juga dimasukkan delik tipikor dan TPPU. KPK terancam jadi macan ompong.

Kamis, 10 Sep 2015 15:51 WIB

detikNews

Kekhawatiran Jaksa Agung soal Pasal Korupsi Masuk RUU KUHP

Kekhawatiran KPK, Kejaksaan Agung serta pegiat anti korupsi sangat beralasan. Korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa dalam RUU KUHP.

Kamis, 10 Sep 2015 13:58 WIB

detikNews

Dulu Dilarang, Kini Anggota DPR F-Gerindra Pilih-pilih Kunker Luar Negeri

Prabowo Subianto pernah melarang anggota DPR Fraksi Gerindra ikut kunjungan kerja ke luar negeri di tahun 2012. Kini, aturan itu sudah berubah.

Selasa, 08 Sep 2015 20:22 WIB

detikNews

Kejagung: KUHP Sekarang Peninggalan Kolonial Belanda

KUHP yang berlaku sekarang adalah peninggalan penjajah Belanda. Kejaksaan Agung menyatakan KUHP tersebut perlu diperbaiki.

Senin, 07 Sep 2015 17:47 WIB

detikNews

Kejaksaan Agung Dukung Pelaku Kumpul Kebo Dipenjara

Persetubuhan di luar nikah ini berpotensi memunculkan polemik di masyarakat. Layakkah pelaku kumpul kebo dipenjara?

Senin, 07 Sep 2015 15:53 WIB

detikNews

Jaksa Agung Berharap RUU KUHP Akomodir Pemberantasan Terorisme

Prasetyo ingin masalah perekrutan kelompok teroris dan pengikut paham radikal dimasukan dalam RUU KUHP.

Senin, 07 Sep 2015 15:18 WIB

detikNews

Timbulkan Keresahan, Pasal Santet Diperlukan

RUU KUHP mengancam orang yang mengumumkan mempunyai ilmu santet bisa dipenjara. Jaksa Agung Prasetyo mendukung hal tersebut.

Senin, 07 Sep 2015 15:04 WIB

detikNews

Rapat di Komisi III, Jaksa Agung Kembali Jelaskan Penggeledahan PT VSI

Jaksa Agung menegaskan penggeledahan di PT VSI dalam kasus dugaan korupsi penjualan cessie oleh BPPN sesuai prosedur.

Senin, 07 Sep 2015 14:13 WIB

detikNews

MK Kubur Pasal Penghinaan Presiden, Kejagung Minta Dihidupkan Lagi

Mahkamah Konstitusi mengubur Pasal Penghinaan Presiden. Tapi Kejaksaan Agung mendukung upaya menghidupkan pasal yang mati itu. Apa alasannya?

Senin, 07 Sep 2015 13:59 WIB