Wacana revisi RUU Pilkada terus bergulir. Apalagi baru-baru ini terjadi peristiwa rusuh di Palopo, Sulselbar sebagai ekses dari Pilwalkot langsung. Menguat agar kepala daerah dipilih DPRD.
"Contohnya di Amerika, anak presiden mereka memang berkapasitas, bertahun-tahun terjun di politik. Kalau dilarang, justru jadi pelanggaran konstitusional," tutur Ganjar.
Sebenarnya, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintahan SBY sudah berada pada jalur yang baik. Namun sayang, komitmen Presiden ini seolah berjalan sendirian. Banyak pihak malah menujukkan sikap sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh DPR.
Politik dinasti keluarga yang terjadi di Pilkada Bangkalan jadi perhatian Mendagri Gamawan Fauzi. Ke depan, hal semacam itu akan dilarang lewat revisi UU 32 tahun 2004 tentang Pilkada.
Situasi politik di Bangkalan yang memanas, memaksa kepolisian merubah pola pengamanan di TPS saat hari pencoblosan pemilihan kepala daerah, 12 Desember mendatang.
Rapat Setgab koalisi sepakat menolak revisi UU Pilpres, namun FPPP DPR tetap mendorong revisi UU Pilpres. Benih perpecahan Setgab, atau ada kepentingan lain yang harus diamankan?
Pasangan gubernur dan wakil gubernur kerap pecah kongsi di tengah jalan. Mereka masing-masing maju di Pilkada berikutnya. Kondisi ini, tentu saja tak sehat bagi dunia politik Tanah Air.
Partai Gerindra menunda deklarasi pencapresan Prabowo Subianto. Selain alasan teknis persiapan verifikasi parpol, ada 4 alasan yang bisa menjelaskan pengunduran deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden.