KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil kajian terkait tata kelola partai politik. KPK mengatakan proses kajian itu telah melibatkan partai politik.
Fahri Hamzah menyebut Prabowo Subianto ingin mengatur ulang sistem politik Indonesia untuk menekan ongkos pemilu yang mahal dan mengatasi kelemahan struktural.