detikNews Menteri Bikin Gaduh Tanda Tak Hargai Presiden Silang pendapat, debat terbuka terjadi sesama menteri anggota kabinet. Kritik pun datang. Kamis, 03 Mar 2016 08:43 WIB
microsite Koalisi Antikorupsi Minta Dukungan Ketua MPR Tolak Revisi UU KPK Organisasi yang terhimpun dalam Koalisi Antikorupsi seperti ICW, Perludem, IPC, TI, Change, YLBHI, PSHK, dan Pemuda Muhammadiyah Kamis, 25 Feb 2016 18:02 WIB
detikNews ICW dkk Temui Ketua MPR, Minta Cabut Revisi UU KPK dari Prolegnas Setelah Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra di DPR, hari ini sejumlah aktivis anti korupsi menyuarakan hal yang sama: cabut revisi UU KPK dari prolegnas. Rabu, 24 Feb 2016 12:24 WIB
detikNews Draf Revisi UU KPK di DPR Berbeda dengan yang Diusulkan Pimpinan Lama Isi draf saat ini bukanlah usulan dari pimpinan KPK yang dahulu. Minggu, 21 Feb 2016 17:58 WIB
detikNews Para Pemuka Agama Kumpul di PP Muhammadiyah Serukan Tolak Revisi UU KPK Penolakan atas revisi UU No 30/2002 tentang KPK terus bergulir. Suara penolakan ini juga disampaikan para pemuka agama dan organisasi masyarakat di Indonesia. Minggu, 21 Feb 2016 14:55 WIB
detikNews Australia-Pemuda Muhammadiyah Rekatkan Persahabatan Lewat Bola Banyak cara untuk merekatkan persahabatan antar masyarakat dua negara. Salah satunya lewat olahraga futsal. Inilah yang dilakukan Pemuda Muhammadiyah. Jumat, 05 Feb 2016 15:57 WIB
detikNews Jokowi Ditantang Berani Tegas Bilang Tak Setuju Revisi UU KPK Revisi UU KPK mendapat kritik keras dari publik. Salah satunya dari dari Pemuda Muhammadiyah. Rabu, 03 Feb 2016 18:28 WIB
detikNews Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK Petisi agar revisi UU KPK tidak dilanjutkan terus bergulir. Puluhan ribu orang sudah menandatangi petisi menolak revisi UU KPK. Senin, 01 Feb 2016 09:17 WIB
detikNews Ramai-ramai Tolak Revisi Undang-Undang KPK DPR bersama Pemerintah telah bersepakat melakukan revisi Undang-undang KPK. Sejumlah pihak ramai-ramai menolak revisi itu. Senin, 01 Feb 2016 03:23 WIB
detikNews Polri Diminta Telusuri Aliran Dana Teroris dan Tutup Situs Radikal Polri diminta mengawasi penyebaran paham radikal melalui situs maupun medis sosial serta melacak aliran dana pelaku teror. Minggu, 24 Jan 2016 23:25 WIB