detikNews

OTT Lampung Tengah, KPK Amankan Uang Rp 1 Miliar

Adanya indikasi penyuapan pemkab kepada DPRD setempat. Pemkab memerlukan persetujuan dari DPRD. Uang Rp 1 miliar diduga sebagai hadiah untuk DPRD.

Kamis, 15 Feb 2018 00:33 WIB

detikNews

OTT Lampung Tengah, KPK Amankan 14 Orang dari DPRD-Pejabat Pemda

Febri mengatakan ke-14 orang yang diamankan terdiri atas berbagai unsur di pemerintahan, mulai eksekutif hingga legislatif.

Kamis, 15 Feb 2018 00:16 WIB

detikNews

Pasca OTT Bupati Jombang, KPK Periksa Pejabat Pemkab

Selama 2 hari, penyidik KPK memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Jombang di Mapolres setempat. Pemeriksaan diduga kasus suap yang menjerat Bupati Jombang nonaktif.

Rabu, 14 Feb 2018 17:49 WIB

detikNews

OTT Bupati Ngada, KPK Juga Amankan Pegawai Pemkab

Selain Bupati Ngada Marianus Sae, KPK juga mengamankan pegawai Pemkab.

Minggu, 11 Feb 2018 18:58 WIB

detikNews

Guru Besar Minta Ketua MK Mundur, Kaitan dengan Putusan Angket?

Ada 54 guru besar universitas di Indonesia yang meminta Arief Hidayat mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Jumat, 09 Feb 2018 19:51 WIB

detikNews

Jaksa Heran Perusahaan yang Ikut Lelang e-KTP Cuma Punya 2 Pegawai

Menurut Deniarto, jumlah pegawai tidak sampai 13 orang.

Kamis, 08 Feb 2018 16:50 WIB

detikNews

Eks Pejabat Bakamla Menangis Menyesal Terima Duit Suap

Terdakwa Nofel Hasan menangis dalam sidang suap proyek satelit monitoring di Bakamla. Kenapa?

Rabu, 07 Feb 2018 14:15 WIB

detikNews

Dalam 2 Tahun, 6 Kepala Daerah di Jatim Terseret Kasus Korupsi

Sebanyak 6 kepala daerah di Jawa Timur terjerat kasus korupsi dalam dua tahun terakhir. Siapa aja?

Senin, 05 Feb 2018 11:03 WIB

detikNews

Kasus e-KTP, Pengusaha Money Changer Tak Penuhi Panggilan KPK

Pengusaha money changer, Juli Hira, dan salah satu pegawainya, Nunuy Kurniasih, tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Ini terkait kasus korupsi e-KTP.

Selasa, 30 Jan 2018 23:08 WIB

detikNews

KPK: Kami akan Bantu Anggota DPR yang Butuh Bimbingan soal LHKPN

"KPK juga akan membantu anggota-anggota DPR yang membutuhkan bimbingan pengisian LHKPN," ujar pimpinan KPK, Laode M Syarif.

Jumat, 26 Jan 2018 11:40 WIB