Harian Detik

Pasal Penghinaan Presiden Bisa Bungkam Publik

"Sebagai kepala pemerintahan wajar jadi sasaran kemarahan masyarakat yang tak puas.”

Senin, 08 Apr 2013 04:00 WIB

Harian Detik

Kepala Polda Yogyakarta Dicopot

Diduga terkait dengan aksi penyerbuan ke Penjara Sleman.

Sabtu, 06 Apr 2013 05:00 WIB

Harian Detik

Komnas HAM Diminta Proaktif

"Kalau ada usulan lembaga independen, sah-sah saja.”

Selasa, 02 Apr 2013 17:00 WIB

Harian Detik

DPR akan Panggil TNI dan Polri, Terkait Serangan ke LP Cebongan

Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Panglima TNI dan Kepala Polri untuk membahas penyerbuan ke Lembaga Permasyarakatan Cebongan, Sleman. Pertemuan akan dilakukan lintas komisi.

Kamis, 28 Mar 2013 17:00 WIB

Harian Detik

Diusung Jadi Ketua Umum, Yudhoyono Beri Syarat

“Bagaimanapun, SBY akan memprioritaskan mandat selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan RI hingga tuntas masa bakti periode dua pemerintahannya per 20 Oktober 2014,” ujar Amir.

Rabu, 27 Mar 2013 05:00 WIB

Harian Detik

Polisi Didesak Ungkap Pembantaian 4 Tahanan

“Perlu dilakukan uji peluru.”

Senin, 25 Mar 2013 05:00 WIB

Harian Detik

KPK Minta Draf Revisi KUHAP Ditarik

“Tentu saja kami keberatan.”

Jumat, 22 Mar 2013 17:00 WIB

Harian Detik

Revisi Hukum Pidana, Jerat untuk Pelaku Santet dan Kumpul Kebo

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas perubahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Revisi aturan hukum ini diperkirakan selesai pertengahan 2014.

Kamis, 21 Mar 2013 17:00 WIB

detikNews

PBB: Ada Bukti Pembunuhan Massal di Suriah

PBB mengatakan memiliki bukti-bukti atas tentang pembunuhan massal dan penghancuran kawasan pemukiman di Suriah. PBB memperkirakan sejauh ini jumlah korban mencapai 70.000 jiwa.

Senin, 11 Mar 2013 19:31 WIB

detikNews

Presiden ICC: ICC Badan Yudisial 100 Persen, Bukan Badan Politik

Presiden International Criminal Court Sang-Hyun Song meluruskan berbagai kesalahpahaman terhadap lembaga yang dipimpinnya. Sang-Hyun menegaskan ICC adalah badan yudisial, bukan badan politik. Dia memastikan tidak ada politisasi di badan independen ini.

Jumat, 08 Mar 2013 12:02 WIB