Perkara ini berawal dari penggunaan uang direksi yang tak bisa dipertanggungjawabkan dari tahun 2008 sampai 2012. Kerugian negara mencapai Rp 4,3 miliar.
Jaksa juga melakukan penyitaan uang tunai sebesar Rp 42.176.124.598 terkait sejumlah kasus di antarana Alkes RSUD Jambi dan kasus rehabilitasi puskesmas.